Dinsos Banyuwangi Minta Warga Rutin Perbarui Data Adminduk Bansos

RRI.CO.ID, Jember - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data administrasi kependudukan (adminduk). Kecepatan pelaporan perubahan data keluarga, seperti peristiwa kematian atau perpindahan anggota keluarga, menjadi kunci utama ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Imbauan ini disampaikan merespons pertanyaan dan aduan warga terkait adanya penerima bansos yang telah meninggal dunia namun masih terdata, serta adanya penerima baru yang langsung terhenti bantuannya saat terjadi perubahan anggota keluarga.

"Kendala di lapangan sering kali dipicu oleh keterlambatan pelaporan administrasi dari pihak keluarga ke pemerintah desa. Ketika sinkronisasi data Dukcapil dan Kemensos dilakukan, data yang belum terbarui akan menimbulkan penyesuaian yang berbeda di sistem," ujar Koordinator Tim Koordinasi Kabupaten (KTIM KAP) PKH Banyuwangi, Dedi Utomo, dalam dialog Jember Menyapa di Pro 1 RRI Jember, Jumat (18/9/2026).

Ia menjelaskan, untuk bansos berupa bantuan pangan atau beras, pemerintah desa memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada warga miskin lain yang berhak. Pengalihan dapat dilakukan cukup dengan menerbitkan berita acara resmi dari kepala desa atau lurah setempat jika penerima awal telah meninggal dunia.

Pihak Dinas Sosial menegaskan bahwa pemutakhiran data secara berkala sangat penting agar alokasi bansos tidak mengendap atau salah sasaran. Warga diminta tidak menunda pelaporan adminduk ke kantor desa maupun kelurahan agar data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) selalu akurat.

"Setiap ada perubahan struktur dalam kartu keluarga, kami minta warga segera melapor ke kelurahan atau desa. Kesadaran memperbarui adminduk ini sangat membantu kami memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan," kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPKB Banyuwangi, Agus Rahmanto, Jumat (18/9/2026).