RRI.CO.ID, Situbondo - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bersama DPRD membahas Rencana Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda Perubahan APBD) 2026, tingkat pertama pada Paripurna, Senin, 14 September 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan bahwa pemerintah daerah setempat telah menyerahkan dokumen Raperda P-APBD 2026 untuk dibahas bersama sebelum legislatif dan eksekutif menyepakatinya.
"Agenda hari ini, Wakil Bupati Ulfiyah menyampaikan nota keuangan dan Raperda P-APBD, yang dilanjutkan dengan pemandangan umum masing-masing fraksi," kata Mahbub saat paripurna.
Dalam paripurna tersebut semua fraksi menyampaikan pemandangan umum. Mayoritas fraksi mempertanyakan secara global mengenai dokumen Raperda P-APBD 2026 yang disampaikan kepada legislatif.
"Dokumen Raperda P-APBD 2026 yang disampaikan kepada legislatif, mulai dari pendapatan daerah dari dana transfer hingga pendapatan asli daerah (PAD) termasuk belanja daerah," imbuhnya.
Dokumen Raperda P-APBD itu akan dibahas oleh masing-masing komisi DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat.
"Dokumen Raperda P-APBD yang diserahkan kepada kami oleh eksekutif ini masih dalam tahap pembahasan. Nantinya ada tahap kedua pembicaraan dan disepakati bersama termasuk pemandangan akhir dari fraksi," bebernya.
Catatan Pemkab Situbondo, pendapatan daerah pada Raperda P-APBD 2026 sebesar sekitar Rp1,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah sekitar Rp319 miliar, pajak daerah Rp102 miliar, retribusi daerah sekitar Rp163 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lebih dari Rp5 miliar.
"Termasuk juga pendapatan asli daerah yang sah sekitar Rp48 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pusat lebih dari Rp1,2 triliun," ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....