Komisi 2 DPRD Bondowoso Sidak SPBU Tamansari, Pastikan BBM Tidak Langka

RRI.CO.ID, Bondowoso – Komisi 2 DPRD Bondowoso melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Tamansari, Kabupaten Bondowoso, Senin 7 September 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Supervisor SPBU Tamansari, S. Jagir mengatakan bahwa kondisi BBM di Bondowoso bukan disebabkan adanya pengurangan pasokan dari Pertamina.

Menurut Jagir, kendala terjadi pada proses distribusi akibat kemacetan di wilayah Banyuwangi. Kondisi tersebut membuat pengiriman BBM yang sebelumnya berasal dari Banyuwangi dialihkan melalui jalur suplai dari Surabaya dan Malang.

"Ini sebetulnya kalau BBM tidak ada pengurangan. Dari Pertamina tidak ada pengurangan. Cuma kendala dengan transportasinya saja," ujar Jagir saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, perubahan jalur distribusi tersebut membuat waktu tempuh pengiriman BBM ke Bondowoso menjadi lebih lama. Akibatnya, stok di SPBU terkadang sudah habis sebelum kiriman berikutnya tiba.

"Biasanya sudah sampai di tempat kita, tapi masih di perjalanan. Sedangkan di kita sudah habis," katanya.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM di Bondowoso, sejumlah armada dari Malang dan Surabaya juga dikerahkan. Bahkan, SPBU Tamansari mendapatkan bantuan pasokan dari armada asal Malang.

Jagir menyebut, dalam pengiriman terakhir pihaknya menerima sebanyak 8 kiloliter (KL) Pertalite dan 8 KL Solar. Namun, stok Pertalite tersebut sudah kembali habis, sementara Solar masih tersedia.

Ironisnya, pasokan yang seharusnya tiba sehari sebelumnya tersebut baru sampai di SPBU pada Senin pagi.

"Kiriman yang kemarin cuma tadi pagi baru datang. Seharusnya kemarin sudah tiba. Akhirnya kita ada kekosongan di tempat kita," jelasnya.

Menurut Jagir, pasokan sebanyak 8 KL Pertalite dapat habis hanya dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam. Kondisi tersebut semakin cepat terjadi karena adanya peningkatan pembelian masyarakat.

"Yang jelas ada peningkatan. Mungkin orang panik, disangkanya BBM langka dan lain sebagainya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Bondowoso, H. Tohari, meminta masyarakat tidak panik menyikapi antrean BBM yang terjadi. Ia memastikan persoalan tersebut bukan karena kelangkaan BBM, melainkan keterlambatan distribusi akibat perubahan jalur pengiriman.

"Saya mohon ke masyarakat untuk tidak panik. Apalagi yang mencoba untuk menimbun, itu mohon jangan. Karena memang BBM ini tidak langka," tegas Tohari.

Tohari menjelaskan, sebelumnya BBM untuk Bondowoso dikirim dari Tanjungwangi, Banyuwangi. Namun, akibat kendala transportasi di jalur Banyuwangi, suplai kini dialihkan dari Surabaya dan Malang.

Perubahan tersebut membuat jarak tempuh dan durasi pengiriman menjadi lebih panjang.

"Bondowoso ini tidak kurang, cuma terlambat. Makanya solusi agar lebih cepat itu yang besok ini kita carikan solusi," katanya.

Komisi 2 DPRD Bondowoso selanjutnya akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM. Rapat tersebut rencananya melibatkan Hiswana Migas, Pertamina, Polres Bondowoso, serta tim pengawas barang subsidi.

Menurut Tohari, salah satu opsi yang akan dibahas adalah menambah jumlah armada pengangkut BBM dari Surabaya dan Malang menuju Bondowoso.

Jika sebelumnya pengiriman dari Banyuwangi dilakukan dengan sekitar 10 armada, maka jumlah armada dari Surabaya maupun Malang dinilai perlu ditambah karena jarak tempuhnya lebih jauh.

"Kalau dari Banyuwangi ke Bondowoso umpamanya 10 armada, maka kalau Surabaya ke Bondowoso tidak lagi 10, tapi harus lebih. Kenapa? Karena ini lebih jauh," ujarnya.

Tohari menilai penambahan armada menjadi salah satu solusi agar distribusi BBM lebih cepat dan tidak terjadi kekosongan stok di SPBU.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun penimbunan. Sebab, kepanikan masyarakat justru dapat meningkatkan konsumsi BBM dan memperparah antrean.

"Kalau panik, yang akhirnya seharusnya tidak isi BBM, masih bisa untuk 50 kilometer, sudah isi. Contohnya sekarang ternyata konsumsi BBM di Bondowoso satu-dua hari ini meningkat. Berarti kan ini sudah mulai panik," tuturnya.

Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Komisi 2 juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ikut mengawal distribusi BBM. Informasi kepada masyarakat melalui media juga dinilai penting agar tidak terjadi kepanikan.

Tohari menegaskan, penambahan kuota BBM saja tidak cukup apabila persoalan distribusi tidak segera diselesaikan.

"Walaupun ada penambahan kuota, kalau pendistribusiannya kurang, tidak juga. Ini sebenarnya tidak kurang. Jadi Bondowoso ini tidak kurang, cuma terlambat," pungkasnya.