RRI.CO.ID, Situbondo - Tiga sektor pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi prioritas Pemkab Situbondo, dalam pengalokasian kebijakan APBD 2027.
"Postur anggaran 2027 tetap mengacu pada visi misi daerah. Namun kami memberikan atensi khusus untuk tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ujar Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Senin, 24 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Bupati Rio, pada acara Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Gedung DPRD Situbondo.
Dokumen rancangan KUA-PPAS itu akan menjadi landasan kerja pemerintah kabupaten dan DPRD Situbondo, dalam merumuskan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
"Pembangunan infrastruktur pendidikan kita dapat bantuan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relatif besar," ujar Bupati Rio.
Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk memperbaiki jalan desa yang rusak dan tak kunjung diperbaiki karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa.
"Kami siap melakukan intervensi anggaran untuk memperbaiki jalan desa, asalkan ada mekanisme pelimpahan aset yang jelas ke kabupaten terlebih dahulu," ucap Bupati Rio.
Sedangkan sektor kesehatan, Bupati Rio mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar Rp69 miliar untuk memastikan semua warga Situbondo, mendapatkan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
"Kami pastikan masyarakat Situbondo terkover sebagai peserta BPJS Kesehatan yang menjamin mereka mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," ucap Bupati Rio.
Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyatakan bahwa kondisi fiskal APBD 2027 sangat menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, DPRD lebih cermat menentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
"Kami sepakat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mendapatkan alokasi anggaran prioritas," ujarnya.
Kata Mahbub, Pembahasan KUA-PPAS akan dimulai dari tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kami harus memastikan program kerja setiap OPD sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027," kata Mahbub.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....