RRI.CO.ID Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan Banyuwangi sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE) untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi.
Penunjukan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah, Jumat, 21 Agustus 2026. Program PPSE akan menjadi model nasional yang nantinya direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
Andy mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menjalankan piloting digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program tersebut sebelumnya dikembangkan di Banyuwangi sebelum diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” kata Andy, Jumat, 21 Agustus 2026.
Melalui PPSE, Kemensos tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Program mencakup pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, kepemilikan aset produktif, hingga akses terhadap peluang ekonomi agar penerima bansos dapat graduasi secara bertahap.
Sasaran program meliputi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4, berusia 19–64 tahun, dan telah menjadi penerima PKH atau bantuan sembako minimal satu tahun.
Menurut Andy, hasil pemetaan Kemensos menunjukkan terdapat dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, yakni penguatan sektor ekonomi dan ketepatan data. Pemberdayaan pertanian, penciptaan lapangan kerja formal, serta intervensi berbasis data dinilai lebih berkelanjutan dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Kemensos kini telah menerjunkan tim Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pemetaan lapangan dan menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset komprehensif di Banyuwangi. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan PPSE sekaligus referensi bagi daerah lain.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut penunjukan tersebut sebagai tantangan sekaligus kepercayaan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemkab Banyuwangi siap menindaklanjuti rekomendasi teknis agar program benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....