RRI.CO.ID, Jember: Upaya mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi terus diperkuat melalui peningkatkan kapasitas pengolahan data bagi para aktivis kemanusiaan. KAPAL Perempuan bekerja sama dengan Equal Measures 2030 menggelar Short Course bertajuk Data untuk Perubahan Sosial yang diikuti lebih dari 50 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga pendamping korban kekerasan di seluruh Indonesia. Pelatihan interaktif secara daring yang terbagi dalam dua gelombang, yakni 13–15 Juli dan 28–30 Juli 2026 ini dirancang untuk mengubah pandangan bahwa data bukan sekadar kumpulan angka statistik, melainkan fondasi utama bagi advokasi kebijakan berbasis bukti (evidence based advocacy) serta pembuatan kampanye publik yang tepat sasaran.

Sepanjang rangkaian pelatihan, para peserta tidak hanya dibekali teori melainkan juga diwajibkan menyelesaikan tugas aplikatif dan menyusun proyek kolaborasi lintas organisasi. Beragam topik advokasi strategis diangkat oleh kelompok peserta, mulai dari pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan kelompok difabel, hingga implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pembelajaran ini turut diperkaya dengan serangkaian webinar tematik yang membedah isu-isu krusial seperti kesetaraan perempuan dalam politik, pencegahan cyberbullying di lingkungan kampus, hingga isu komunitas dan keluarga ramah lanjut usia.

Manfaat konkret dari pelatihan ini dirasakan langsung oleh para praktisi lapangan, salah satunya Bintang, perwakilan dari LBH Jentera Perempuan Indonesia Jember. Usai mengikuti webinar khusus mengenai kekerasan terhadap kelompok difabel, ia menegaskan pentingnya sistem pendokumentasian kasus yang terstruktur dalam kerja-kerja pendampingan hukum.

"Selama ini kami mendampingi banyak perempuan korban kekerasan, tetapi belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis. Melalui pelatihan ini, saya memahami bahwa data dapat menjadi bukti untuk melihat pola permasalahan, memperkuat advokasi, sekaligus menyusun kampanye publik yang lebih tepat sasaran," ujar Bintang pada Jumat 31 Juli 2026.

Sebagai langkah tindak lanjut, LBH Jentera Perempuan Indonesia Jember berkomitmen menerapkan ilmu yang didapat dengan membangun basis data sederhana terkait pola kasus kekerasan perempuan yang masuk ke lembaga mereka. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat edukasi publik sekaligus mengoptimalkan advokasi hukum di tingkat lokal. Melalui sinergi antara KAPAL Perempuan, Equal Measures 2030, dan para pegiat di daerah, program ini berhasil membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor yang ditopang oleh data berkualitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok rentan secara berkelanjutan.