RRI.CO.ID, Jember: Sejak masa kolonial hingga era digitalisasi ekonomi saat ini, pasar tradisional tetap menjadi jantung perekonomian masyarakat. Meski hampir seluruh kebutuhan kini dapat diakses secara daring melalui gawai, pasar tradisional seperti Pasar Tanjung di Kabupaten Jember tetap beroperasi selama 24 jam penuh. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember dalam press releasenya menyoroti kondisi pasar yang berdiri sejak 1973 tersebut, yang dinilai memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, terlebih di tengah dinamika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut turut memengaruhi naik-turunnya harga bahan pokok dan tingkat kunjungan pembeli di pasar tersebut.

Mochammad Faizin, Wakabid Politik GMNI Jember menyatakan, mengingat lebih dari 25 persen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember berasal dari sektor pertanian, perputaran hasil bumi menjadi kontributor utama aktivitas jual beli di Pasar Tanjung. Pemkab Jember mencatat jumlah pedagang di pasar seluas 25.105 meter persegi ini mencapai 1.404 orang. Namun, GMNI Jember menilai kondisi di lapangan jauh dari ideal. Akses jalan utama pasar yang meliputi Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr. Wahidin kerap dipenuhi pedagang pelataran di bahu jalan, sehingga menyulitkan akses kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama pada jam-jam sibuk operasional.

"Minimnya lahan parkir turut memperburuk kondisi tersebut. Dua lokasi parkir yang tersedia dinilai tidak mampu menampung volume kendaraan pengunjung, ditambah petugas parkir dari Dinas Perhubungan (Dishub) yang hanya bertugas hingga sore hari. Akibatnya, banyak pembeli memilih sistem drive thru, yakni bertransaksi langsung di atas kendaraan tanpa turun dan memarkir. Kondisi ini berisiko fatal jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau kondisi kesehatan mendesak, mengingat mobil pemadam kebakaran maupun ambulans akan kesulitan menjangkau lokasi akibat akses jalan yang tersumbat." ujarnya,Selasa 28 Juli 2026.

Kondisi tersebut turut berdampak pada warga sekitar pasar yang harus berbagi akses jalan dan gang-gang kecil dengan pedagang pelataran, kendaraan pengangkut dagangan, dan pembeli, sehingga berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga. GMNI Jember menegaskan, Pemkab Jember semestinya hadir secara substantif, bukan sekadar simbolis melalui jargon keberpihakan pada wong cilik atau bantuan gerobak yang dipublikasikan di media sosial tanpa menyentuh akar persoalan.

"Terkait rencana revitalisasi Pasar Tanjung dengan anggaran Rp273 miliar, GMNI Jember menyerukan agar proyek tersebut tidak sekadar merobohkan bangunan lama dan mendirikan bangunan baru, melainkan benar-benar memprioritaskan perbaikan tata letak dan tata kelola pasar. GMNI Jember juga mewanti-wanti, kelalaian dalam penataan dapat memicu monopoli dan persaingan tidak sehat antarpedagang, di mana pedagang di bangunan inti yang membayar sewa, listrik, dan retribusi justru kalah bersaing dengan pedagang drive thru di pelataran yang memiliki intensitas transaksi lebih tinggi meski beban biayanya relatif sama."kata Mochammad Faizin.

Merujuk temuan penelitian Ida Lailatul Musyarrofah, Retna Ngesti Sedyati, dan Sri Kantun (2017), GMNI Jember mengutip kisah seorang pedagang yang telah berjualan di tangga bangunan inti Pasar Tanjung selama lebih dari 10 tahun karena tidak kunjung mendapat tempat berjualan yang layak, meski tetap membayar iuran harian. GMNI Jember juga berharap rencana revitalisasi ke depan benar-benar memperhatikan nasib warga lokal, pemenuhan fasilitas pasar, pendataan menyeluruh, hingga penentuan tipologi pasar, agar persoalan fluktuasi harga akibat monopoli bahan pokok, konflik horizontal, dan buruknya fasilitas publik tidak lagi menjadi beban yang ditanggung pedagang kecil.