RRI.CO.ID, Situbondo - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melakukan audiensi dengan DPRD Situbondo untuk meminta klarifikasi terkait Pandangan Umum (PU) Fraksi PDIP, Rabu, 8 Juli 2026.

Juru bicara Fraksi PDIP, Ningsih, membacakan PU Fraksi pada rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, pada 2 Juli 2026.

Dalam pandangan umum itu disampaikan bahwa tiga rumah sakit daerah mengalami defisit anggaran sehingga pelayanan kesehatan tidak optimal, dampaknya, masyarakat harus mengeluarkan uang sendiri untuk berobat.

Wakil Ketua I DPRD Situbondo, Abdur Rahman saat memimpin acara audiensi di Ruang Rapat Gabungan DPRD itu menyatakan bahwasanya jawab menjawab harusnya dilakukan melalui paripurna karena PU Fraksi PDIP yang dipersoalkan itu disampaikan melalui paripurna.

"Rapat paripurna ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu jawab menjawab antara DPRD dan pemerintah daerah itu adalah amanah undang-undang dan bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Situbondo, itu hakekatnya," ucap Abdur Rahman, mengawali audiensi.

Abdur Rahman mengapresiasi audiensi yang dilakukan oleh sejumlah LSM, karena itu bagian dari kepedulian terhadap pembangunan di Kabupaten Situbondo, sesuai dengan visi misi pimpinan daerah saat ini yakni Situbondo Naik Kelas.

"Kami atas nama pimpinan mengapresiasi atas kontribusi peran aktif para LSM yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Hasil audiensi ini akan bermuara pada arah yang sama yaitu untuk membangun Situbondo naik kelas," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Gabungan LSM Situbondo, Saiful Bahri mengatakan, audiensi dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari Fraksi PDIP yang disampaikan melalui PU Fraksi pada rapat paripurna DPRD bersama pemerintah daerah.

"Kami ingin mempertanyakan hal yang perlu dipertanyakan. Saya sepakat bahwa muaranya adalah untuk membangun Situbondo. Kami di sini punya kepentingan besar untuk kemajuan Situbondo, untuk menjaga Situbondo," ucapnya.

Audiensi berlangsung aman dan tertib, meskipun ada sedikit ketegangan yang terjadi karena perbedaan pemahaman dalam proses audiensi, antara DPRD dan perwakilan LSM.