RRI.CO.ID, Situbondo - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD Situbondo, menemukan potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp2,3 miliar dari tunggakan sewa rumah toko (Ruko) Pasar Mimbaan.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Situbondo, Maria Ulfa mengaku, Pansus mengunjungi ruko-ruko di Pasar Mimbaan dan berdialog langsung dengan para pedagang di pasar induk yang berada di tengah kota itu, termasuk dengan pedagang yang sewa ruko.

"Saat kami melakukan monitoring lapangan ke pasar Mimbaan, kami berdialog langsung dengan para pedagang yang menyewa ruko dan kios milik Pemkab Situbondo, namun menunggak hingga bertahun-tahun lamanya," ujar Maria Ulfa, Jumat, 3 Juli 2026.

Selain itu, Pansus juga mengetahui rincian hutang sewa ruko dan kios pada tahun 2021 dan 2022 yang mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Hutang sewa itu ditengarai sulit dibayar oleh pedagang karena beberapa alasan.

"Ini menjadi temuan BPK ya. Makanya kami turun langsung ke lokasi dan menemui pedagang. Ternyata setelah kami dalami pedagang yang sewa ruko dan kios menunggak bertahun-tahun," bebernya.

Menurut Maria Ulfa, persoalan tunggakan sewa berkaitan dengan sengketa yang pernah terjadi antara PT Sahara selaku pengembang Pasar Mimbaan dengan para penyewa ruko. Hingga kini, sebagian pihak masih mempersoalkan status aset meski telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Persoalan ini cukup pelik sehingga pemkab tidak bisa optimal dalam mengelola aset daerah. Karenanya, persoalan ini harus segera dituntaskan," bebernya.

Pansus juga mendengarkan keluhan pedagang pasar Mimbaan yang sepi pembeli dan berharap pemerintah daerah tidak menarik tunggakan uang sewa ruko atau kios dan berharap revitalisasi pasar.

"Mereka juga mengusulkan agar pemerintah segera memasang kamera pengawas (CCTV) dan membangun pos jaga, agar pasar Mimbaan kembali memiliki daya tarik," bebernya.