Pembangunan Yon TP di Silo Jember Masih Jadi Sorotan Berbagai Pihak

RRI.CO.ID, Jember – Rencana pembangun Yon TP atau Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Desa Silo Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam forum dialog yang melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPN ATR organisasi kemahasiswaan dan petani menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut.

Komandan Kodim 0824/Jember, Letkol Inf. Rifqi Muhammad Syuhada, menegaskan Rabu, 17 Juni 2026 bahwa pembangunan Yon TP di wilayah Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun hal yang lain sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.

"Saya pastikan pembangunan Yon TP di wilayah Silo tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertambangan," ujar Rifqi.

Menurutnya, rencana pembangunan telah melalui berbagai tahapan koordinasi dan pembahasan yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, Forkopimda, instansi terkait, serta unsur masyarakat. Ia menyebut proses tersebut telah dilakukan melalui beberapa kali rapat dan sosialisasi.

Rifqi menjelaskan bahwa pembangunan Yon TP merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang pertahanan yang telah dijalankan di berbagai daerah lain di Indonesia.

"Program ini adalah program pertahanan negara. Di beberapa daerah yang sudah melaksanakan pembangunan serupa, muncul dampak ekonomi yang turut berkembang di sekitar lokasi," katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan sosialisasi agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember, Eko Teguh Prasetyo, menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.

"Hak yang diberikan kepada kelompok tani adalah hak pemanfaatan, bukan hak kepemilikan," jelas Eko.

Ia menerangkan bahwa ketentuan perundang-undangan membuka kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan strategis tertentu, termasuk pertahanan negara.

"Dalam regulasi disebutkan bahwa kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan tidak dapat dielakkan, salah satunya untuk kepentingan pertahanan negara," ujarnya.

Meski demikian, Eko menilai komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi hal penting agar seluruh pihak memahami dasar hukum dan proses yang sedang berjalan.

Dari unsur legislatif, anggota Komisi A DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Siswono, menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

"Kita tidak harus membenturkan masyarakat dengan kepentingan pembangunan. Itu yang lebih penting,dan menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal" kata Siswono.

Menurutnya, persoalan pengelolaan lahan oleh petani di wilayah Silo telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan penyelesaian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan agar potensi konflik sosial dapat dihindari.

"Seharusnya persoalan seperti ini dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari konflik-konflik sosial di masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PMII Jember, Taufiqur Rahman, menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan tersebut, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diakui negara.

"Kami berharap petani yang selama ini mengelola lahan secara sah juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses ini," ujarnya.

Ia menilai keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat terdampak secara langsung menjadi hal penting dalam setiap tahapan pembahasan.

"BPN menyampaikan Jangan sampai menimbulkan konflik baru, lantas untuk apa dipaksakan pembangunan di Desa Silo," kata Taufiqurahman.

Menurutnya, berbagai sikap dan pandangan yang disampaikan organisasi mahasiswa berasal dari hasil pengamatan serta pendampingan yang dilakukan di lapangan terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi rencana pembangunan.

Forum tersebut menunjukkan adanya beragam pandangan dari para pemangku kepentingan. Meski memiliki perspektif yang berbeda, seluruh pihak sepakat bahwa komunikasi yang terbuka, dialog yang konstruktif, serta penyampaian informasi yang jelas menjadi kunci dalam mencari solusi terbaik terkait rencana pembangunan Yon TP di Kecamatan Silo.