RRI.CO.ID, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi rujukan nasional dalam transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini terlihat saat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamanan Siber di Banyuwangi, Rabu, 6 Mei 2026.

Kegiatan ini diikuti Dinas Kominfo serta perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi karena dinilai memiliki capaian terbaik dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, menyebut Banyuwangi sebagai contoh praktik baik pengelolaan layanan publik berbasis digital.

“Banyuwangi menunjukkan konsistensi dalam membangun tata kelola dan layanan SPBE yang terintegrasi serta berorientasi pada masyarakat,” ujar Budi, Rabu 6 Mei 2026.

Meski demikian, ia mengingatkan percepatan digitalisasi harus diiringi penguatan keamanan siber. Tanpa perlindungan memadai, sistem pemerintahan berbasis elektronik rentan terhadap gangguan maupun kebocoran data.

“Keamanan siber menjadi fondasi penting agar layanan digital tetap andal dan dipercaya masyarakat,” kata Budi.

Menurutnya, rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi SPBE berjalan aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan keberhasilan SPBE didukung infrastruktur digital yang merata hingga tingkat desa.

“Sebanyak 217 desa telah terhubung jaringan fiber optik, sehingga layanan digital semakin mudah diakses masyarakat,” ujar Budi Santoso.

Selain infrastruktur, Banyuwangi juga mengembangkan pusat data terintegrasi serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan pembentukan agen digital di berbagai lini layanan.

Dalam aspek keamanan, pemerintah daerah telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menangani insiden siber dan menjaga keandalan sistem.