RRI.CO.ID, Banyuwangi - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti mendorong penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal tetsebut dikatakan Prof Mufti saat upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Taman Blambangan, Banyuwangi, Sabtu, 2 Mei 2026.

Mu’ti mengatakan, pendekatan pembelajaran harus bergeser dari sekadar hafalan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Model ini dinilai penting untuk membentuk karakter dan daya pikir kritis peserta didik.

“Kami ingin pembelajaran tidak hanya berhenti pada hafalan, tetapi pada pemahaman, kreativitas, dan karakter,” ujar Mu’ti, Sabtu 2 Mei 2026.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional yang menekankan SDM unggul dan berdaya saing.

Untuk mendukung penerapan deep learning, pemerintah menjalankan 5 kebijakan strategis. Di antaranya revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan karakter.

Program digitalisasi dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sementara peningkatan kompetensi guru didorong melalui beasiswa dan berbagai pelatihan.

“Guru menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan, sehingga kualitas dan kesejahteraannya harus terus ditingkatkan,” ujar Mu’ti.

Selain itu, penguatan karakter dilakukan melalui pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Pemerintah juga mendorong gerakan literasi dan numerasi sebagai fondasi kemampuan dasar siswa.

Untuk mengukur capaian pembelajaran, pemerintah menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai alat evaluasi yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui layanan yang lebih fleksibel. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang terkendala ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik.

Keberhasilan seluruh kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen semua pihak. Tanpa perubahan pola pikir dan kesungguhan dalam pelaksanaan, program pendidikan berpotensi hanya menjadi formalitas.