RRI.CO.ID, Situbondo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jangkauan sosialisasi pencegahan korupsi dengan tidak hanya menyasar ASN namun juga Aparat Penegak Hukum (APH).

Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK, Galih Pramana Natanegara mengaku, sudah menjadi kewajiban KPK untuk memberikan sosialisasi pencegahan korupsi kepada semua instansi termasuk APH.

"Sebelumnya memang hanya ASN, BUMN dan DPRD, namun mulai tahun ini ada APH juga yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan korupsi," ujar Galih Pramana Natanegara, saat melakukan Sosialisasi Pencegahan Korupsi terhadap pejabat ASN Pemkab Situbondo, Kepolisian, Kejari, LSM dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Pemkab Situbondo, Selasa (28/4/2026).

Galih Pramana Natanegara mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pendidikan, KPK bergerak melalui dua skema utama, yakni melalui undangan dan melalui pelatihan yang diinisiasi oleh KPK.

"Biasanya lewat jalur undangan dari instansi pusat atau daerah dan merancang program pelatihan sendiri dengan mengundang peserta dari berbagai instansi untuk menjadi peserta," bebernya.

Galih menjelaskan pada tahun sebelumnya fokus sosialisasi lebih banyak menyasar ASN dan BUMN. Mulai tahun ini KPK mulai menyasar APH untuk mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

"Jangan sampai kita hanya menyentuh ASN, tapi APH terlupakan. Ada anggapan bahwa jika APH sudah 100 persen bersih dari korupsi, maka 70 persen masalah korupsi di Indonesia sudah teratasi," terang Galih Pramana Natanegara.

Program pencegahan tindak pidana korupsi itu telah memasuki gelombang ketiga, termasuk rencana kerja sama dengan Kortas Polri untuk mengumpulkan seluruh Kapolres di Jawa Timur pada pekan depan.

"APH yang melakukan korupsi, akan menghadapi ancaman hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan pelaku korupsi pada umumnya," imbuh Galih.