RRI.CO.ID, Banyuwangi – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kembali menetapkan Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik nasional dengan status “Kinerja Tinggi” dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2026. Capaian ini menjadi kali keempat Banyuwangi meraih peringkat pertama secara nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 27 April 2026, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Penilaian didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan total 606 indikator, mencakup berbagai aspek mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan, hingga inovasi daerah.

“Para kepala daerah harus memastikan kinerja tidak berhenti pada angka, tetapi terus menghadirkan program yang efektif dan efisien,” ujar Bima Arya, Senin 27 April 2026.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih atas capaian tersebut. Ia menegaskan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan.

“Kami menyadari Banyuwangi belum sempurna dan akan terus berbenah. Terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujar Ipuk.

Menurutnya, program pembangunan daerah diselaraskan dengan agenda nasional, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan, dan kesehatan.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menambahkan Banyuwangi meraih skor tertinggi 3,8202.

“Capaian ini menunjukkan tren positif pembangunan daerah,” katanya.

Ia memaparkan, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025. Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp67,08 juta pada 2025, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 75,17.

Selain itu, pelayanan kesehatan dasar seperti untuk ibu hamil, balita, hingga menyusui mencapai 100 persen.

Prestasi ini melengkapi capaian Banyuwangi sebagai kabupaten terinovatif nasional selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025, serta satu-satunya kabupaten di Indonesia yang meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian tersebut menegaskan konsistensi Banyuwangi dalam menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.