RRI.CO.ID, Banyuwangi – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama kategori kabupaten dengan status “Kinerja Tinggi” dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Senin 27 April 2026.

Penilaian ini berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Tercatat ada 606 indikator penilaian, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, hingga inovasi daerah.

“Para kepala daerah harus memastikan bahwa kinerja tidak berhenti pada angka, tetapi terus menghadirkan program yang efektif dan efisien,” ujar Bima Arya, Senin 27 April 2026.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan capaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan pelayanan publik.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi. Terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Menurutnya, program pembangunan di Banyuwangi diselaraskan dengan agenda nasional dan kebijakan provinsi, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan, dan kesehatan.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menambahkan Banyuwangi meraih skor tertinggi 3,8202 dengan status kinerja tinggi.

“Capaian ini menunjukkan tren positif kinerja pembangunan daerah,” ujar Budi.

Ia memaparkan, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025. Pendapatan per kapita juga meningkat menjadi Rp67,08 juta pada 2025, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 75,17.

Selain itu, layanan dasar seperti kesehatan juga menunjukkan capaian optimal, dengan pelayanan bagi ibu hamil, balita, hingga menyusui mencapai 100 persen.

Prestasi ini melengkapi capaian Banyuwangi yang sebelumnya ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif nasional selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025, serta meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).