RRI.CO.ID, Situbondo - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk atau DTKP, yang akan menjadi basis data pemerintah daerah setempat dalam menentukan arah kebijakan.

Sosialisasi dilakukan kepada seluruh kepala desa dan lurah serta seluruh camat dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yang menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk atau DTKP.

Menurut Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo DTKP dilakukan untuk membantu pemerintah pusat memperoleh pembaruan data penduduk yang valid, sesuai tingkat kesejahteraan keluarga, karena data yang bersifat dinamis.

"Data yang dimiliki pemerintah pusat itu sifatnya dinamis, dan kita punya DTKP yang akan terus kita update dan kita sinkronisasi untuk menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar Bupati Rio saat acara Sosialisasi Pemutakhiran DTKP 2026, Senin (27/4/2026).

Bupati mengemukakan bahwa DTSEN merupakan basis data terpadu berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK, yang mencakup kondisi sosial-ekonomi masyarakat, merangking tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari sangat miskin ekstrem hingga menengah.

"Verifikasi DTKP ini melibatkan pemerintah desa hingga tingkat RT. Data inilah nantinya yang akan disingkronkan dengan pemerintah pusat untuk menjadi DTSEN," bebernya.

Menurut Bupati Rio, pemerintah desa khususnya di tingkat RT, menjadi ujung tombak untuk mendapatkan data yang valid. Jika data sudah valid, maka bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah akan tepat sasaran.

"DTSEN ini kan basis data yang menjadi acuan utama pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat dengan status miskin ekstrem hingga menengah," ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Situbondo, Naning Sugiarti mengatakan, sosialisasi DTKP melibatkan seluruh kepala desa dan lurah, camat serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Harapan kami, Program DTKP berjalan sesuai rencana yakni menghasilkan data penduduk yang valid dengan tingkat kesejahteraan sosial mulai dari sangat miskin hingga menengah," tegasnya.

Kata Naning, kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kualitas data. DTKP hadir sebagai instrumen daerah untuk disinergikan dengan data pemerintah pusat guna menekan angka kemiskinan di Situbondo.

"Dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangannya sangat cepat dan berdampak pada perubahan kondisi masyarakat," tegasnya.