Atap Sekolah Ambruk, Kades: Sudah Usul Perbaikan

RRI.CO.ID, Bondowoso – Sebuah ruang kelas di SDN Banyuputih 1, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso ambruk pada Kamis (23/4/2026) malam. Peristiwa ini diduga akibat kondisi kayu penyangga atap yang sudah lapuk, namun dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi di luar jam belajar.

Kepala Desa Banyuputih, Ahmad Syahid, mengatakan kerusakan bangunan sebenarnya sudah lama diantisipasi pihak sekolah. Usulan perbaikan bahkan telah diajukan ke pemerintah daerah sekitar tiga tahun lalu, namun belum terealisasi hingga akhirnya terjadi ambruk.

“Itu sebenarnya sudah diajukan berapa tahun ya, mungkin tiga tahun lalu (perbaikan, red),” ujar Ahmad saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026).

Akibat kejadian tersebut, puluhan siswa kelas III yang sebelumnya menempati ruang kelas itu kini harus dipindahkan ke ruangan lain agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, membenarkan insiden tersebut. Ia memastikan langkah darurat telah dilakukan dengan memindahkan siswa ke ruang belajar yang aman.

“Rescue penyelamatan sudah kita lakukan, seperti memindah tempat belajar,” kata Taufan.

Menurutnya, kerusakan ruang kelas di SDN Banyuputih 1 tergolong parah sehingga membutuhkan anggaran perbaikan sekitar Rp800 juta. Namun, perbaikan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran daerah yang masih dalam kondisi efisiensi.

Taufan mengungkapkan, sepanjang 2026 terdapat 12 sekolah di Bondowoso yang dilaporkan mengalami kerusakan hingga ambruk dan membutuhkan penanganan. Di Kecamatan Wringin sendiri, selain SDN Banyuputih 1, terdapat SDN Banyuwulu 4 dan SDN Banyuwulu 2 yang juga mengalami kondisi serupa.

“Sampai sekarang sudah ada 12 di Bondowoso yang ambruk,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini perbaikan sekolah rusak menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui program revitalisasi. Dinas Pendidikan Bondowoso telah mengajukan perbaikan ke pemerintah pusat, namun jika tidak terealisasi, perbaikan akan diupayakan melalui APBD dengan skema alternatif.

“Kalau di Banyuputih itu karena cukup besar, ya lumayan lah. Bisa mungkin sampai Rp800 juta,” pungkasnya.