RRI.CO.ID, Jember – Pemkab Jember mulai menggeser pola pelayanan publik dari terpusat di kota menjadi berbasis wilayah, melalui program Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini atau Pemkab Mini. Program ini digagas untuk memangkas jarak layanan sekaligus mengatasi kesenjangan akses antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan luasnya wilayah Jember menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan. Selama ini, warga di daerah pinggiran harus menempuh perjalanan hingga dua jam untuk mengurus administrasi ke pusat kota.

“Semua warga punya hak yang sama mendapatkan pelayanan publik, baik yang tinggal di pegunungan, pesisir, maupun di perkotaan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026) malam.

Sebagai solusi, Pemkab menyiapkan MPP Mini di sejumlah titik strategis. Di antaranya Kecamatan Jombang untuk wilayah barat selatan, Kecamatan Tanggul di barat utara, serta Kecamatan Mayang yang melayani kawasan timur selatan.

“Sementara untuk wilayah utara, pemerintah masih memproses rencana penempatan di Kecamatan Kalisat. MPP Mini dirancang sebagai layanan terpadu atau one stop service,” tambahnya.

Warga dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus ke kota, mulai dari layanan perizinan, administrasi kependudukan, hingga urusan sosial seperti pembaruan data bantuan.

Selain itu, layanan pembayaran pajak daerah juga terintegrasi melalui Badan Pendapatan Daerah.

“Intinya, kami membawa pelayanan lebih dekat ke masyarakat. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam ke kota,” kata Fawait.

Pemerintah berharap kehadiran MPP Mini dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat kehadiran layanan publik hingga ke pelosok.

Dalam waktu dekat, Bupati Fawait juga berencana meninjau langsung operasional di sejumlah lokasi untuk memastikan layanan berjalan optimal.

“Intinya kalau ingin melihat Pemkab Mini, tidak perlu sampai ke kota Jember. InsyaAllah nanti akan kami resmikan secara khusus program ini,” katanya.