RRI.CO.ID, Jember – Program makan bergizi tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat. Tapi juga mulai menggerakkan roda ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Jember.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat di Jember, Kamis (16/4/2026). Perputaran dana dari program ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah tiap bulan.

“Diperkirakan akan ada sekitar 400 SPPG yang dibangun di Jember. Saat ini sudah beroperasi 207 unit. Artinya, sekitar Rp207 miliar per bulan telah berputar di Jember,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 93 persen anggaran BGN disalurkan melalui virtual account ke SPPG. Dari total anggaran tersebut, sekitar 70 persen digunakan untuk pengadaan bahan baku.

Skema ini, menurutnya, memberikan dampak langsung bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro yang terlibat dalam rantai pasok.

“Satu SPPG dapat menerima sekitar Rp1 miliar per bulan, di mana 70 persennya digunakan untuk membeli bahan baku. Jadi petani, peternak, nelayan, dan UMKM ikut merasakan manfaatnya,” kata dia.

Selain itu, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk operasional, termasuk penyerapan tenaga kerja, dengan rata-rata 47 relawan di setiap SPPG.

Sementara 10 persen lainnya digunakan untuk pengembalian investasi bagi mitra. Dadan menilai, program ini memiliki efek ganda.

Tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi lokal.

“Harapannya, program ini benar-benar memberi manfaat bagi penerima. Sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria, serta berdampak positif bagi masyarakat luas,” kata dia.

Ke depan, jumlah SPPG di Jember ditargetkan mencapai sekitar 400 unit, sehingga potensi perputaran ekonomi diperkirakan akan semakin besar.

“Untuk pengawasan, Badan Gizi Nasional memiliki unit pengawasan sendiri, mulai dari deputi pengawasan, pemantauan, hingga inspektorat,” kata dia.

Selain itu, pengawasan juga melibatkan masyarakat yang dapat melaporkan kualitas menu setiap hari.

Di Jember, pengawasan diperkuat melalui tim percepatan program makan bergizi, serta komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan lebih ketat.

BGN juga meminta pemerintah daerah tidak ragu memberikan rekomendasi apabila terdapat SPPG yang tidak mematuhi standar operasional dan petunjuk teknis, untuk segera ditindaklanjuti.