RRI.CO.ID, Situbondo - Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menilai angka anak tidak sekolah (ATS) di Situbondo mencapai 5.828 anak. Kondisi ini harus segera dicarikan solusi.

Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda mengatakan salah satu solusi untuk menekan angka anak tidak sekolah yaitu dengan menambah kuota beasiswa untuk jenjang SD dan SMP.

"Kami berharap pemerintah daerah menambah kuota beasiswa untuk jenjang SD dan SMP, karena anak yang tidak sekolah banyak yang seusia SD dan SMP," ujar Janur Sasra Ananda, Rabu (8/4/2026l.

Angka anak tidak sekolah itu tercatat di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen. Ada sebanyak 5.828 anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan secara layak karena mereka tidak sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya karena keterbatasan ekonomi.

"Anak tidak sekolah dan putus sekolah ini, mayoritas karena keterbatasan ekonomi. Orang tua mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya karena keterbatasan biaya," bebernya.

Selain karena tidak punya cukup biaya sekolah, alasan anak tidak sekolah juga karena pernikahan dini, karena kurang perhatian orang tua, juga karena tidak adanya dokumen pernikahan orang tua secara sah.

"Alasan itu kami ketahui saat rapat dengar pendapat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat," ucapnya.

lKomisi IV DPRD Situbondo merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yakni bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Kami minta data pembanding dari Dinas Pendidikan tidak ada, mereka belum punya data valid, dan data itu hanya dari data Pusdatin terkait angka anak tidak sekolah," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Sopan Efendi menyebutkan kuota beasiswa untuk siswa SD dan SMP rentan putus sekolah berupa bantuan pada tahun 2026 sebanyak 849 siswa.

"Untuk siswa SD kuotanya 519 anak dan siswa SMP sebanyak 330 anak. Masing-masing siswa rentan putus sekolah. Mereka dapat bantuan uang Rp100.000 per siswa per bulan selama lima bulan untuk SD, dan SMP Rp150.000," ujarnya.