RRI.CO.ID, Situbondo - Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, punya peran penting untuk memperkuat pengawasan internal dan memastikan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Suwono mengatakan, Tim Satops Patnal dibentuk untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan, serta kepatuhan petugas dalam menjalankan tugas di lingkungan Rutan Kelas IIB Situbondo.

"Pada Rabu (1/4/2026) kemarin, Tim Satops Patnal dikukuhkan, untuk memperkuat pengawasan internal Rutan Situbondo," ujar Suwono, Kamis (2/4/2026).

Ia mengemukakan, pembentukan dan pengukuhan Tim Satops Patnal bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan, serta kepatuhan petugas dalam menjalankan tugas di lingkungan Rutan Situbondo.

Tim ini memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap potensi pelanggaran yang dapat terjadi.

"Dengan adanya tim yang solid dan profesional, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel di wilayah Rutan Situbondo," ucap Suwono.

Suwono menegaskan bahwa pengukuhan Tim Satops Patnal merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang baik, mengingat pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Satops Patnal harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedisiplinan dan memastikan seluruh petugas bekerja sesuai aturan,” ujar Suwono.

Suwono mengingatkan agar seluruh anggota tim yang telah dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan menjunjung tinggi integritas.

"Ingat, lakukan kerja sama dan koordinasi antar seluruh jajaran untuk menciptakan lingkungan Rutan yang aman, tertib, dan kondusif," kata Suwono.

Menurut Suwono, pengawasan internal yang kuat, akan mampu mencegah terjadinya pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan, khususnya di Rutan Situbondo.

"Semoga Tim Satops Patnal semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)," imbuh Suwono.