RRI.CO.ID, Bondowoso – Tim Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan pengecekan kebijakan pertahanan sekaligus pembekalan kepada Batalyon Infanteri (Yonif) 514 Raider yang akan mengikuti Pre-Deployment Training (PDT) di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI.

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Yonif 514 Raider untuk tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) gelombang 23T tahun 2026.

Analis Madya Bidang Sundahan Ditrahkomhan Ditjen Strahan, Kolonel Infanteri Aditya Mulyadi, mengatakan kunjungan tersebut penting untuk memberikan supervisi dan pemahaman awal terkait kebijakan pertahanan Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Pembekalan ini diharapkan menjadi bekal sebelum personel menjalani pelatihan di PMPP TNI di Sentul, Bogor.

“Sehingga pada saat melaksanakan PDT mereka sudah memiliki gambaran tentang kebijakan-kebijakan pertahanan yang dipegang Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri,” ujar Aditya saat dikonfirmasi di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, materi pembekalan mencakup aturan-aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dasar hukum, serta regulasi nasional yang menjadi pedoman prajurit saat bertugas di wilayah misi. Hal ini penting agar personel tidak melakukan kesalahan langkah selama menjalankan tugas di tingkat global.

“Dengan begitu mereka memahami aturan di PBB seperti apa, kemudian dasar hukum dan regulasi di Indonesia, sehingga saat bertugas tidak salah langkah,” ungkapnya.

Aditya menyebut, rencana keberangkatan untuk mengikuti PDT di PMPP TNI dijadwalkan pada Selasa, 7 April 2026. Sementara itu, jumlah personel yang akan diberangkatkan ke Lebanon diperkirakan sekitar 237 orang, meski kepastian jumlah masih menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB.

Yonif 514 Raider sendiri akan diperkuat personel gabungan dari berbagai satuan, baik dari Kostrad maupun Kodam di seluruh Indonesia, serta dukungan dari matra TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal ini karena Satgas Unifil terdiri dari beberapa sub-satuan tugas (subsatgas).

Lebih lanjut, Aditya menambahkan bahwa secara keseluruhan, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia tidak hanya untuk misi Unifil di Lebanon, tetapi juga tersebar di sejumlah wilayah lain seperti Kongo dan Afrika Tengah dengan total mencapai ribuan personel.

“Keputusan keberangkatan tetap berada di Dewan Keamanan PBB. Yang terpenting saat ini adalah kita menyiapkan personel sebaik mungkin,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri tengah berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB untuk memastikan kelanjutan rencana penugasan tersebut, menyusul dinamika situasi yang berkembang.