RRI.CO.ID, Bondowoso - Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengakui komposisi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih lebih besar dibandingkan belanja modal.

Hal itu disampaikan saat menanggapi tuntutan puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kamis (5/3/2026).

Menurut Hamid, kondisi tersebut tidak terlepas dari regulasi nasional yang mengatur proporsi belanja pegawai pemerintah daerah. Ia menyebut pemerintah daerah juga sedang melakukan penataan agar komposisi belanja tersebut bisa lebih seimbang.

“Memang kondisinya seperti itu. Regulasi nasional juga mengharuskan pemerintah daerah membelanjakan belanja pegawai itu 30 persen pada 2027,” kata Hamid.

Ia menjelaskan, upaya penataan anggaran tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang jumlahnya cukup banyak di Bondowoso.

“Apakah kita harus melakukan rasionalisasi pegawai dengan memutus kontrak PPPK juga tidak mungkin. Kita menyelamatkan ribuan PPPK di sini yang penuh waktu, yang paruh waktu baru kita pikirkan. Ada aspek kemanusiaan di sana,” ujarnya.

Hamid menegaskan, di satu sisi pembangunan infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Namun, di sisi lain pemerintah juga tidak bisa mengorbankan sumber daya manusia dengan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Untuk mengatasi keterbatasan fiskal tersebut, Pemkab Bondowoso terus berupaya mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita sudah bekerja keras mencari anggaran ke pusat, ke provinsi, termasuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Ia juga membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat maupun mahasiswa terkait pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pandangan yang berbeda dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Hamid menambahkan, pengelolaan APBD juga sangat dipengaruhi kondisi ekonomi nasional, terutama terkait transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

“Kalau misalnya kemampuan pemerintah pusat menanggung subsidi BBM jebol, kemudian transfer ke daerah dikurangi, tentu kondisi keuangan daerah juga akan berubah. Ini dilema yang harus kita hadapi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.