RRI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten memperkuat sistem keamanan wilayah melalui integrasi CCTV lintas sektor untuk meningkatkan ketertiban sosial dan percepatan respons darurat. Kebijakan ini disampaikan Bupati Ipuk Fiestiandani saat Deklarasi Banyuwangi ASRI di Grand Watudodol, Rabu, 18 Februari 2026.

Program integrasi CCTV dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, Polresta Banyuwangi, serta sektor swasta. Sistem ini dirancang untuk mempercepat deteksi kejadian, memperkuat pengawasan wilayah, serta mendukung stabilitas keamanan masyarakat secara menyeluruh.

“Integrasi CCTV dari pemerintah daerah, dari Polresta dan juga dari swasta, akan mempercepat respon terhadap setiap kejadian,” ujar Ipuk.

Selain integrasi CCTV, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengoptimalkan aplikasi Smart Kampung sebagai sistem layanan dan pengaduan masyarakat berbasis digital. Pemerintah daerah turut memperkuat layanan call center 112 sebagai kentongan digital guna mempercepat penanganan kondisi darurat di tengah masyarakat.

“Dengan konsep ini Banyuwangi akan aman wilayahnya, tertib sosialnya, dan masyarakat menjadi bagian dari sistem tangguh bencana,” tutur Ipuk.

Sebagai bagian penguatan ketahanan wilayah, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui sistem mitigasi berbasis desa.

Melalui penguatan sistem keamanan terpadu tersebut, pemerintah daerah menargetkan terciptanya stabilitas wilayah, ketertiban sosial masyarakat, serta percepatan penanganan kondisi darurat secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian strategi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada keamanan, pelayanan publik digital, dan ketahanan masyarakat.