RRI.CO.ID, Jember – Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menggelar sosialisasi pengawasan pemerintahan desa dan dana desa, pada Kamis (12/2/2026).

Kegiatan yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, ini diikuti organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga para kepala desa di Kabupaten Jember.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan berdampak langsung, terutama pada kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah program pemerintah, seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, sekolah rakyat hingga kampung nelayan, dirancang untuk langsung menyentuh desa.

Wamendagri, Bima Arya, mengatakan, bahwa desa kini menjadi fokus pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran.

Tapi juga pada tata kelola yang baik dan integritas aparatur. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan penyesuaian regulasi terkait alokasi dana transfer ke daerah dan desa.

“Desa harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar lokasi pembangunan fisik,” ujarnya.

Pemerintah tengah merumuskan revisi PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang akan mengatur teknis alokasi DAU, DBH, dan Dana Desa, termasuk untuk mendukung penguatan Koperasi Merah Putih.

Ia juga mengingatkan pesan Presiden agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat. Integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana publik.

“Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Republik ini komitmen lintas kementerian yang langsung menukik ke desa seperti hari ini,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad, Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan, fungsi pengawasan DPR bertujuan memastikan otonomi desa berjalan sesuai aturan dan dana desa dimanfaatkan secara tepat sasaran.

“Kami datang untuk mendengar apa yang terjadi di desa. Kalau ada hambatan program strategis nasional, sampaikan. Kita cari solusi bersama,” katanya.

Ia menyebut DPR membuka ruang dialog jika terdapat kendala dalam pelaksanaan program strategis nasional di desa.

“Pengawasan penting agar anggaran dari APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah meneguhkan komitmen bersama bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan.

Transparansi, efisiensi, serta sinergi lintas level pemerintahan menjadi kunci agar dana desa tidak hanya terserap, tetapi mampu menggerakkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara nyata.