RRI.CO.ID, Bondowoso - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Bondowoso pada Kamis, (29/1/2026).

Pelantikan yang digelar di Pendapa Ki Bagus Asra Bondowoso ini dilakukan melalui seleksi terbuka yang objektif, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk penguatan birokrasi profesional dan berintegritas.

Pelantikan pejabat tinggi pratama Bondowoso dilakukan untuk mengisi 11 jabatan kosong melalui mekanisme meritokrasi. Proses ini dilaksanakan tanpa kompromi terhadap prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, pemerintah daerah, dan masyarakat Bondowoso. Ia menekankan masyarakat menaruh harapan besar pada birokrasi yang profesional dan berintegritas.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan penegasan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada negara dan pemerintah daerah tapi juga kepada masyarakat Bondowoso,” katanya.

Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan Negeri serta koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sah, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Selain pelantikan jabatan tinggi pratama, Pemkab Bondowoso juga melakukan rotasi dan pengisian jabatan administrator dan pengawas. Langkah ini menjadi bagian dari penataan dan penyegaran organisasi agar birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan.

“Sebanyak 11 jabatan kosong telah diisi melalui mekanisme yang berlandaskan prinsip meritokrasi tanpa kompromi terhadap prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” ujar bupati.

Ia menegaskan jabatan merupakan amanah dan ruang pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar kedudukan atau fasilitas. Karena itu, ia menuntut profesionalisme, integritas, serta kepemimpinan yang solutif dari seluruh pejabat yang dilantik.

“Jabatan adalah amanah bukan sekadar kedudukan. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan fasilitas dan jabatan adalah ruang pengabdian, bukan tujuan akhir,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baprida). Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut perubahan nomenklatur dari BP4D menjadi Baprida.

Menurutnya, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama, melainkan penegasan arah baru pembangunan daerah berbasis perencanaan kuat, riset relevan, dan inovasi solutif. Baprida diharapkan menjadi motor perencanaan sekaligus pusat gagasan strategis pembangunan daerah.

“Saya berharap Baprida menjadi motor perencanaan dan pusat gagasan strategis yang menghasilkan solusi nyata bagi pembangunan Bondowoso,” tuturnya.

Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadi pelayan masyarakat yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Menurutnya, Bondowoso dapat berkembang lebih baik jika seluruh aparatur bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas.

“Ikhlas itu bukan memberikan yang seadanya tetapi memberikan yang terbaik,” pungkasnya.