RRI.CO.ID, Jember – Migrant CARE Jember berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPJ) Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Rabu 28 Januari 2026.

Dalam forum tersebut, Migrant CARE menyampaikan sejumlah usulan strategis, khususnya terkait penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.

Koordinator Migrant CARE Jember, Bambang Teguh K, menjelaskan bahwa usulan yang disampaikan merupakan hasil dari proses panjang pendampingan dan partisipasi masyarakat, salah satunya melalui rembuk perencanaan pembangunan yang diinisiasi oleh Design Care bersama komunitas dan pemerintah desa.

“Usulan ini lahir dari rembuk perempuan dan rembuk perencanaan pembangunan pekerja migran. Tujuannya untuk memastikan apa yang selama ini kami perjuangkan benar-benar didengar dan diakomodasi oleh pemerintah daerah,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, perlindungan pekerja migran perlu dipastikan hadir secara konkret dalam RKPJ 2027 melalui program dan kebijakan yang berpihak, mengingat Pemerintah Kabupaten Demak telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan migrasi yang aman, adil, bermakna, dan inklusif.

“Komitmen bupati dan wakil bupati sudah jelas. Tinggal bagaimana komitmen itu diterjemahkan dalam kebijakan dan program yang melindungi pekerja migran, sejak pra-keberangkatan, saat bekerja, hingga pasca-kepulangan,” tegasnya.

Selain terlibat dalam konsultasi publik tingkat kabupaten, Migrant CARE Jember juga tengah melakukan konsolidasi internal untuk berperan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan. Bahan usulan yang dibawa masih merujuk pada hasil rembuk perempuan dan rembuk perencanaan pembangunan pekerja migran tahun sebelumnya.

“Kami berharap seluruh hasil proses partisipatif ini dapat benar-benar masuk dan menjadi bagian dari RKPJ 2027, sehingga perlindungan pekerja migran tidak hanya menjadi wacana, tetapi kebijakan nyata,” pungkas Bambang.