RRI.CO.ID, Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen memperkuat kesejahteraan guru non-ASN pada tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai skema tunjangan, Senin, 26 Januari 2026.

Penguatan kesejahteraan ini diarahkan untuk memastikan guru non-ASN memiliki kepastian penghasilan, perlindungan, serta motivasi dalam menjalankan tugas profesionalnya di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan mutu pendidikan.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, mengatakan, pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan strategis bagi guru, baik ASN maupun non-ASN, secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kami memahami tantangan yang dihadapi guru. Karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan penataan status, sertifikasi, kesejahteraan, dan perlindungan guru,” ujar Nunuk, Senin 26 Januari 2026 melalui rilis yang diterima RRI.CO.ID.

Salah satu kebijakan konkret pada 2026 adalah kenaikan insentif guru non-ASN dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per orang per bulan. Kebijakan ini didukung anggaran sekitar Rp1,8 triliun yang akan disalurkan kepada 377.143 guru non-ASN.

Selain itu, pemerintah meningkatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN bersertifikat menjadi Rp2 juta per bulan, naik Rp500.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, anggaran TPG mencapai sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru non-ASN.

Kemendikdasmen juga mengalokasikan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tahun ini, TKG dianggarkan sekitar Rp706 miliar untuk 28.892 guru.

Salah satu guru swasta, Any Anggraeni, menyebut tunjangan tersebut sangat membantu kesejahteraan keluarga sekaligus peningkatan kompetensi mengajar. Ia berharap kebijakan ini terus berlanjut agar guru non-ASN dapat bekerja lebih tenang dan profesional demi mutu pendidikan yang lebih baik.