RRI.CO.ID, Banyuwangi - Pemerintah pusat akan segera mengumumkan hasil seleksi program digitalisasi bantuan sosial atau perlindungan sosial (Perlinsos) yang diujicobakan pertama kali di Kabupaten Banyuwangi. Pengumuman hasil pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026 dan dapat diakses langsung oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, mengatakan hasil seleksi tersebut berasal dari proses pemutakhiran data dengan filter uji coba terbaru yang diterapkan pemerintah pusat. Hasilnya akan disampaikan secara terbuka dan transparan, termasuk penjelasan alasan warga dinyatakan layak atau tidak layak menerima bantuan.

“Hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru. Masyarakat bisa melihat status kelayakan sekaligus alasan penetapannya secara terbuka,” kata Andika usai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, Jumat 23 Januari 2026.

Ia menjelaskan, masyarakat yang telah mendaftar program Perlinsos Digital dapat mengakses pengumuman melalui kantor desa, agen Perlinsos, maupun laman Portal Perlinsos. Untuk mendukung proses tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) telah melakukan sosialisasi kepada agen Perlinsos dan tokoh masyarakat selama empat hari, Senin–Kamis 20–23 Januari 2026.

Bagi warga yang merasa tidak mampu namun dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial, pemerintah membuka mekanisme sanggah selama satu bulan setelah pengumuman hasil seleksi. Proses sanggah dapat dilakukan secara mandiri melalui Portal Perlinsos, melalui agen Perlinsos, atau dengan datang langsung ke kantor desa setempat.

“Proses sanggah ini penting untuk memastikan data akhir benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andika.

Ia menambahkan, data hasil sanggahan akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila terbukti valid, data penerima bantuan akan diperbarui secara otomatis dalam sistem nasional.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menyampaikan bahwa hasil akhir Perlinsos Digital akan menjadi basis penyaluran dua program bantuan sosial utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Data ini akan menjadi pijakan utama penyaluran PKH dan BPNT ke depan. Penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria akan dikeluarkan dan digantikan oleh warga yang dinyatakan layak,” kata Andy.

Ia menjelaskan, jumlah penerima bantuan tetap menyesuaikan kuota nasional yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan rasio tingkat kemiskinan daerah. Apabila jumlah warga yang dinyatakan layak melebihi kuota, maka akan diterapkan sistem perangkingan.

“Prioritas diberikan kepada keluarga dengan tingkat kemiskinan paling tinggi sampai kuota terpenuhi. Sisanya akan masuk antrean karena data bersifat dinamis dan diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai program Perlinsos Digital akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan akuntabel.

“Dengan sistem digital ini, bantuan sosial akan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Ipuk.