Komisi IV DPRD Situbondo Panggil Stake Holder Terkait Untuk Mengetahui Distribusi Banpang

KBRN, Situbondo: Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengundang sejumlah stake holder terkait distribusi bantuan pangan (bapang) kepada warga miskin di Situbondo.

Stake holder terkait yang dihadirkan di antaranya, Perum Bulog, PT Pos, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Forum Camat, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) dan LSM Peka.

"Kami ingin mengetahui pendistribusian bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada warga miskin, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan," ujar M. Faisol, Kamis (19/12/2024).

Faisol menyayangkan bahwa data penerima bantuan pangan hanya dimiliki oleh PT Yasa atau PT Pos sebagai pihak ketiga, yang bertugas mendistribusikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada warga miskin.

"Dinsos dan Dispertangan yang punya wilayah ini juga gak pegang data, sehingga kami kesulitan untuk melakukan kroscek data penerima," ujar Faisol.

Faisol berharap, melalui pertemuan dengan stake holder terkait distribusi bantuan pangan terhadap warga miskin di Situbondo ini, tidak akan ada lagi kasus dugaan penyelewengan bantuan pangan yang saat ini ditangani pihak kepolisian.

"Kami tidak ingin terjadi lagi, proses distribusi bantuan pangan berhadapan dengan hukum, dan ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka," bebernya.

Sementara itu, Pemimpin Bulog Cabang Bondowoso yang mewilayahi Situbondo, Hesty mengaku bahwa data yang diterima Bulog dasarnya adalah Kemensos RI. Namun sejak tahun 2024 sumber data dari Kemenko PMK.

"Data penerima bantuan pangan dari Kemenko PMK langsung diserahkan ke Badan Pangan Nasional (BPN). Oleh BPN diserahkan ke pihak ketiga atau PT Pos, Bulog juga tidak punya," ungkapnya.

Tercatat, data penerima bantuan pangan di Kabupaten Situbondo, pada tahun 2024 sebanyak 79.293 orang atau penerima. Rata-rata penerima berstatus miskin. Untuk tahun 2024, pendistribusian telah tuntas pada 13 Desember 2024.