RRI.CO.ID, Banyuwangi - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Banyuwangi menyiapkan langkah antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut dibahas dalam koordinasi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani guna memastikan stok pangan aman, harga stabil, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, sejumlah komoditas pangan berpotensi mengalami kenaikan harga selama Ramadan. Karena itu, pemerintah daerah harus melakukan intervensi sejak dini agar inflasi daerah tetap terkendali.

“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” ujar Ipuk, Rabu 11 Februari 2026.

Menurut Ipuk, Pemkab Banyuwangi bersama TPID secara konsisten menjalankan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K. Strategi tersebut meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan diminta menggencarkan Operasi Pasar Murah (OPM) bersama Bulog, Perpadi, dan Bank Indonesia Jember.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi mengoptimalkan 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi) untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Langkah ini diharapkan memangkas rantai distribusi dan mendekatkan akses bahan pokok kepada masyarakat.

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau,” tutur Ipuk.

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap komoditas strategis, khususnya daging dan telur ayam ras. Pengamanan stok dan pemantauan populasi ternak di tingkat hulu dilakukan agar surplus produksi dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal.

“Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” ungkap Ipuk.

Sebelumnya, Ipuk memimpin rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi pada Jumat, 30 Januari 2026. Rakor tersebut diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, serta sejumlah OPD dan stakeholder sebagai penguatan strategi pengendalian inflasi Ramadan 2026 di Banyuwangi.