KBRN, Banyuwagi: Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) untuk penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) tingkat nasional. Penetapan tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan. Hadir pula empat menteri, empat wakil menteri, serta sejumlah lembaga strategis, seperti BPS dan perbankan nasional.
Program digitalisasi bansos ini dijadwalkan mulai dilaksanakan pada pekan ketiga September 2025. Banyuwangi akan menjadi daerah pertama yang mengimplementasikan sistem tersebut, dengan rencana peluncuran yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (26/8/2025).
Sistem digital ini dirancang untuk memperkuat akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bansos. Melalui verifikasi data lintas lembaga, seperti BPJS, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat, program ini diharapkan menurunkan tingkat kesalahan sasaran penerima.
Menurut Luhut, digitalisasi bansos akan memberi dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Pemerintah memperkirakan penghematan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun dengan penerapan sistem ini.
“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Luhut.
Luhut menegaskan, jika penerapan di Banyuwangi berjalan baik hingga Desember 2025, digitalisasi bansos akan diperluas secara nasional mulai Januari 2026. Banyuwangi akan menjadi tolok ukur keberhasilan sebelum diadopsi oleh daerah lain.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” ucap Luhut.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan Banyuwangi siap menjadi pelopor digitalisasi bansos di Indonesia.
“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa dan kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” ucap Ipuk.
Sebagai dukungan, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung yang sudah berjalan di daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....