RRI.CO.ID, Lumajang - Penyesuaian kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berdampak pada 52.773 peserta di Lumajang. Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpengaruh langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat penerima bantuan.

Dampak penyesuaian data tersebut mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pendampingan layanan bagi warga yang membutuhkan penjelasan terkait status kepesertaan.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang Indriono Krishna Murti menjelaskan angka tersebut merupakan hasil pemutakhiran data berbasis desil kesejahteraan yang bersumber dari data nasional. Penyesuaian dilakukan sebagai bagian pembaruan data agar kebijakan perlindungan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.

“Pemutakhiran data merupakan proses yang terus berjalan. Pemerintah daerah menindaklanjuti hasil tersebut dengan menyiapkan mekanisme pendampingan agar masyarakat memahami alur layanan yang tersedia,” tutur Indriono, Rabu 18 Februari 2026.

Ia menyampaikan, dampak perubahan data dapat dirasakan langsung masyarakat sehingga diperlukan penyampaian informasi secara berjenjang. Pemerintah daerah memulai penyampaian informasi dari tingkat desa dan kecamatan sebagai pintu awal layanan masyarakat.

Pemerintah desa bersama operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) berperan membantu pengecekan data dan kelengkapan administrasi warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui status kepesertaan dan alur layanan yang dapat ditempuh.

“Angka 52.773 ini menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari desa, kecamatan, hingga perangkat daerah, agar penyampaian informasi berjalan merata,” ujar Indriono.

Pemerintah daerah menilai penyesuaian data perlu dipahami masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem perlindungan sosial. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan bantuan sosial dapat tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat aktif memperbarui data melalui pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci agar kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.