ICN Paparkan Fakta Indeks Digital Masyarakat, Landasan Kebijakan Pemerintah Daer

RRI.CO.ID, Bondowoso – Institut Ijen Cendekia Nusantara (ICN) meluncurkan Bondowoso Digital Democracy Index (BDDI) 2026 dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian yang digelar di Pendopo Ki Bagus Asra, Bondowoso. Peluncuran indeks tersebut menjadi langkah awal untuk memotret kondisi demokrasi digital dan ruang partisipasi masyarakat di Kabupaten Bondowoso.

Direktur ICN, Achmad Humaidi, mengatakan penelitian yang dilakukan bersama sejumlah lembaga strategis itu bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana ruang digital dimanfaatkan masyarakat serta sejauh mana pemerintah daerah memfasilitasi ekosistem digital yang inklusif.

Menurutnya, hasil riset yang disajikan dalam BDDI 2026 tidak sekadar menampilkan data statistik. Temuan yang diperoleh dari responden merupakan representasi suara masyarakat yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik.

“Angka statistik bukan hanya angka yang bisa dilihat dari responden yang disisir. Di balik data itu ada suara masyarakat Bondowoso yang perlu didengar,” kata Humaidi dalam kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Berbagai temuan yang muncul dari riset tersebut dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus rekomendasi perbaikan program yang telah berjalan.

Humaidi menilai, penguatan demokrasi digital menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Kehadiran ruang digital yang sehat dan terbuka dinilai mampu meningkatkan partisipasi publik, transparansi, serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Melalui peluncuran Bondowoso Digital Democracy Index 2026, ICN berharap hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen akademik semata, melainkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam pengambilan kebijakan.

Ia menegaskan bahwa implementasi rekomendasi dari hasil penelitian membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, maupun masyarakat umum.

“Program ini membutuhkan dukungan bersama agar hasil riset benar-benar dapat menjadi solusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bondowoso,” ujarnya.

Peluncuran BDDI 2026 sekaligus menjadi upaya membangun budaya pengambilan kebijakan berbasis data dan riset, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.