RRI.CO.ID, Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang melanjutkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri yang memperpanjang pelaksanaan WFH hingga September 2026.

Penerapan WFH tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga terbukti mampu menekan biaya operasional pemerintah daerah tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas layanan kepada masyarakat.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan selama kebijakan WFH diterapkan, Pemerintah Kabupaten Lumajang mampu menghemat belanja operasional rata-rata sekitar Rp464 juta setiap bulan. Efisiensi tersebut berasal dari pengurangan penggunaan listrik dan air, konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur aparatur.

"Kita akan melanjutkan kebijakan WFH setiap Jumat. Selain karena arahan Kemendagri, kebijakan ini juga memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan," ujar Bupati, Kamis (6/8/2026).

Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, Bupati memastikan produktivitas aparatur tetap terjaga. Selama pelaksanaan WFH, tidak ditemukan penurunan kinerja maupun kendala yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Penurunan performa pegawai ASN tidak ada. Selama ini tidak ada kendala, mereka bekerja dengan baik, namun tentu tetap perlu terus ditingkatkan," katanya.

Bupati menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kebijakan WFH hanya diterapkan pada perangkat daerah yang menjalankan fungsi administrasi, sedangkan unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi secara normal.

"Untuk yang sifatnya pelayanan seperti Disdukcapil, sekolah, dan puskesmas tidak ada WFH. Yang dapat menerapkan WFH adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi administrasi perkantoran," tegasnya.

Melalui penerapan WFH yang selektif, Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya membangun budaya kerja yang lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Efisiensi anggaran yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (MC Diskominfo Kab. Lumajang)