RRI.CO.ID,Lumajang- Penguatan integritas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus dibangun melalui budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta sistem pengawasan yang efektif di seluruh jenjang pemerintahan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah bersama Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., menegaskan bahwa integritas harus menjadi budaya kerja yang tumbuh dalam setiap organisasi pemerintahan.

"Jangan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga bangun lingkungan kerja yang memiliki budaya integritas," tegas Tomsi.

Ia menjelaskan, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab memastikan sistem berjalan sesuai aturan serta tidak membiarkan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan berkembang di lingkungan kerjanya.

"Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap apa yang dibiarkan terjadi. Karena itu, pengawasan dan keberanian untuk saling mengingatkan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas," ujarnya.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam sesi dialog bersama pemerintah pusat, Bupati juga menyampaikan sejumlah pandangan terkait pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami berharap sektor kesehatan, sebagaimana sektor pendidikan, tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sekaligus fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujar Bunda Indah.

Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan harus berjalan seiring dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta membangun sinergi yang semakin erat dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan terpercaya. (MC Diskominfo Kab. Lumajang/An-m)