RRI.CO.ID, Lumajang -Pemerintah Kabupaten Lumajang memaknai peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXX Tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk mempertegas arah pembangunan yang kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan publik. Penegasan ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar daerah tidak hanya menjalankan seremoni, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menekankan bahwa otonomi daerah harus menjadi motor penggerak inovasi dan akselerasi pembangunan di tingkat lokal.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Ini adalah titik refleksi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat memimpin Upacara Hari Otoda, di Halaman Pemkab Lumajang, Senin (27/04/2026).

Mengusung tema nasional “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinkronisasi program dengan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Lumajang menempatkan sinergi sebagai fondasi utama agar pembangunan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Mas Yudha menilai, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya antar perangkat daerah, tetapi juga dengan masyarakat dan dunia usaha.

“Ketika kolaborasi terbangun kuat, pelayanan publik akan semakin cepat, tepat, dan transparan. Ini yang sedang kita dorong di Lumajang,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya memperkuat daya saing daerah melalui inovasi dan optimalisasi potensi lokal. Dengan pendekatan tersebut, otonomi daerah tidak hanya menjadi kewenangan administratif, tetapi juga peluang untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah.

Dalam implementasinya, Pemkab Lumajang memastikan seluruh rangkaian peringatan Hari Otda ke-XXX Tahun 2026 berjalan sesuai pedoman pemerintah pusat, sekaligus menjadi ruang evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan pendekatan yang lebih tajam dan berorientasi hasil, Lumajang berupaya menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen nyata dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Di tengah dinamika pembangunan nasional, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa daerah mampu mengambil peran strategi tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. (Kominfo-lmj/Ard)