RRI.CO.ID, Lumajang- TP PKK Kabupaten Lumajang terus memperkuat peran kader dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang (human trafficking) yang kini semakin kompleks dan menyasar berbagai lapisan, termasuk keluarga.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa kader PKK memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan melalui program KIAT (Keluarga Indonesia Anti Trafficking).

“Human trafficking bukan lagi isu jauh, ini sudah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga. Karena itu, kader PKK harus hadir sebagai pelindung pertama di tengah masyarakat,” tegasnya saat membuka kegiatan Penguatan Kader Pokja 1 di Kantor Kecamatan Pasirian, Selasa (21/4/2026).

Ia menyoroti bahwa pola kejahatan perdagangan orang kini semakin berkembang, tidak hanya melalui jalur konvensional, tetapi juga memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menjebak korban, khususnya perempuan dan anak.

Dalam konteks tersebut, Dewi Natalia menekankan pentingnya transformasi peran kader dari sekadar pendata menjadi agen perubahan yang aktif melakukan edukasi, deteksi, hingga advokasi di lingkungan masing-masing.

“Ada tiga hal yang harus diperkuat. Pertama, kemampuan deteksi dini terhadap modus baru. Kedua, edukasi berkelanjutan kepada keluarga rentan. Dan ketiga, membangun sinergi kuat dari tingkat desa hingga kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, edukasi menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan keluarga agar tidak mudah tergiur iming-iming pekerjaan atau bantuan yang mencurigakan, yang kerap menjadi pintu masuk praktik trafficking.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa gerakan KIAT bukan sekadar program seremonial, melainkan gerakan kolektif berbasis masyarakat yang menempatkan keluarga sebagai benteng utama perlindungan.

“Kader PKK harus menjadi penyuluh, motivator, sekaligus penggerak. Kita ingin keluarga di Lumajang tidak hanya sejahtera, tapi juga aman dan terlindungi,” imbuhnya.

Melalui penguatan ini, TP PKK Lumajang optimistis mampu membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif dan terintegrasi, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku perdagangan orang.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa upaya pencegahan trafficking tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari kesadaran kolektif masyarakat dimulai dari keluarga.

“Ini adalah gerakan bersama. Dari kader, oleh kader, untuk melindungi masyarakat Lumajang,” pungkasnya. (Kominfo-lmj/Ard)