RRI.CO.ID, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu, 4 Maret 2026. Forum tersebut membahas arah kebijakan pembangunan Banyuwangi di tengah dinamika global dan isu strategis nasional.

Ipuk mengatakan, pembangunan Banyuwangi tahun 2027 difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), ekonomi berbasis hilirisasi, serta pariwisata berkelanjutan. Perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan situasi global yang tidak pasti, termasuk dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi dunia.

“Perencanaan pembangunan daerah 2027 dihadapkan pada situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah memicu gejolak ekonomi dunia, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, mengganggu rantai pasok, serta menekan inflasi,” kata Ipuk.

Selain faktor global, isu strategis nasional juga menjadi perhatian, seperti penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta pengurangan stunting. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, digitalisasi sektor produktif, hingga reformasi pendidikan dan layanan kesehatan turut menjadi prioritas.

“Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi tantangan dan mengubahnya menjadi peluang. Berupaya mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab menetapkan 8 prioritas program tahun 2027. Di antaranya peningkatan kualitas SDM, reformasi perlindungan sosial, transformasi ekonomi lokal dan UMKM naik kelas, peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, penguatan ketahanan bencana, serta harmonisasi sosial.

Terkait produktivitas pertanian, Ipuk menegaskan larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional.

“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan program swasembada pangan Presiden,” tegasnya.

Dalam penguatan SDM, Pemkab meluncurkan program “Banyuwangi Progresif” yang memprioritaskan beasiswa sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Selain itu, digelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta inovatif.

Ipuk juga menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama, terutama jalan poros antar kecamatan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Keluhan terbesar rakyat hari ini tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antarwilayah agar masyarakat bisa melintas dengan aman dan lancar,” katanya.

Musrenbang RKPD 2027 diikuti secara luring dan daring oleh jajaran OPD, kepala desa, lurah, camat se-Banyuwangi, serta berbagai elemen masyarakat. Turut hadir perwakilan Pemprov Jawa Timur, DPRD, Forkopimda, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat.

Ipuk berharap forum tersebut menghasilkan solusi konkret yang berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi.

“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan masa yang akan datang,” harapnya.