Main Game saat Sidang Rakyat, Legislator Jember Terancam Sanksi

RRI.CO.ID, Jember- Viral video anggota DPRD Jember diduga bermain game dan merokok saat rapat memicu sorotan publik. Dalam Video berdurasi 01.05 detik yang beredar melalui media sosial itu terlihat seorang anggota DPRD Jember berada dalam forum resmi.

Diketahui forum itu merupakan hearing antara Komisi D dengan Dinas Kesehatan, BPJS, Kesehatan, Dinas Sosial, dan sejumlah Puskesmas untuk membahas persoalan campak maupun stunting.

Ironisnya, ditengah pembahasan persoalan krusial tentang kesehatan yang terjadi di masyarakat justru diwarnai oleh tindakan tak patut oleh seorang wakil rakyat. Belakangan diketahui oknum anggota DPRD Jember itu berinisial ASS anggota Komisi D DPRD Jember.

Menyikapi sorotan publik terkait sikap oknum anggota legislatif itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyebut pihaknya akan mengevaluasi aturan internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Ke depan kemungkinan ada aturan khusus saat RDP supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” ujar Ahmad Halim kepada wartawan, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurutnya, etika menjadi hal terpenting bagi seluruh anggota DPRD saat mengikuti forum resmi pemerintahan.

“Etika itu norma paling tinggi. Saat mengikuti rapat resmi harus menyesuaikan kondisi dan aturan yang ada,” katanya.

Ia menilai setiap pejabat publik wajib memahami situasi, termasuk membedakan forum santai dan agenda resmi pemerintahan.

“Kalau situasi resmi tentu harus mengikuti aturan resmi. Kalau santai ya silakan menyesuaikan,” ucapnya.

Ahmad Halim juga menyampaikan permohonan maaf atas viralnya video anggota DPRD yang menjadi sorotan masyarakat luas.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas viralnya anggota kami kemarin,” ujarnya.

Ia memastikan persoalan tersebut akan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Selain itu, karena anggota tersebut berasal dari Fraksi Gerindra, partai juga akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi internal.

“Kami akan klarifikasi dan memberikan sanksi administratif, teguran maupun disiplin,” tegas Ahmad Halim.

Ia menyebut anggota yang viral tersebut masih tergolong baru di dunia politik dan belum mengikuti pelatihan kader partai secara penuh.

Menurutnya, faktor usia muda dan minim pengalaman menjadi evaluasi penting agar seluruh anggota lebih menjaga sikap sebagai pejabat publik.