RRI.CO.ID, Banyuwangi – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai kemacetan panjang di lintasan Ketapang–Gilimanuk berpotensi menghambat sektor pariwisata. Antrean kendaraan yang sempat mengular puluhan kilometer menuju pelabuhan dikhawatirkan membuat wisatawan enggan berkunjung ke Bali.
Pernyataan tersebut disampaikan BHS usai rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di Pelabuhan Ketapang, Senin, 6 April 2026. Ia menegaskan sektor pariwisata memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jangan sampai kemacetan ini membuat orang enggan berpariwisata. Dampak multiplier ekonomi dari sektor wisata sangat besar,” ujar Bambang.
Menurutnya, jika sektor pariwisata terganggu, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen berpotensi tidak tercapai. Apalagi, target kunjungan wisatawan ke Bali tahun ini cukup tinggi, yakni sekitar 12 juta wisatawan domestik dan 7,5 hingga 8 juta wisatawan mancanegara.
Bambang juga menyoroti pemberitaan yang lebih banyak menampilkan kondisi kemacetan dibanding situasi terkini yang mulai membaik. Hal ini dinilai dapat memengaruhi persepsi wisatawan.
“Yang masuk berita hanya macet, padahal sekarang sudah mulai lengang. Kami berharap langkah ke depan bisa memicu pertumbuhan pariwisata,” ucap Bambang.
Dalam rapat tersebut, disimpulkan bahwa penyebab utama kemacetan bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan dermaga di lintasan penyeberangan. Ia menekankan perlunya penambahan dermaga sebagai solusi utama.
“Semua sepakat masalah utamanya bukan kapal, tetapi kekurangan dermaga. Ini harus segera direalisasikan,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, dermaga di Bulusan, Ketapang, sebenarnya sudah tersedia, namun belum diimbangi dengan dermaga pasangan di Gilimanuk. Padahal, lahan di sisi Gilimanuk disebut sudah siap dan tinggal menunggu dukungan anggaran sekitar Rp300 miliar.
Selain itu, ia juga menyoroti penyempitan jalan dan jembatan di jalur menuju pelabuhan yang turut memicu antrean kendaraan. Untuk itu, Bambang mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga terkait rencana pelebaran akses jalan.
“Solusi jangka pendek adalah optimalisasi Dermaga Bulusan dan penambahan dermaga di Gilimanuk, disertai peningkatan kapasitas jalan. Ini lintas antarprovinsi, jadi harus ada solusi nyata dari pemerintah pusat,” tutur Bambang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....