RRI.CO.ID, Jember - Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap tawaran keberangkatan haji melalui jalur furoda pada musim haji tahun ini. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi kembali tidak menerbitkan visa haji furoda, sehingga jalur tersebut dipastikan tidak bisa digunakan.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Jember, Nur Sholeh, mengatakan sejak musim haji tahun lalu hingga tahun ini, visa furoda tidak dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat yang tergiur berangkat haji tanpa antre melalui jalur nonreguler berpotensi menjadi korban penipuan.

“Ya namanya orang punya dana lebih, menganggap antrean haji terlalu lama. Sehingga berkeinginan haji furoda. Namun, pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Meski demikian, Nur Sholeh mengakui minat masyarakat terhadap haji furoda di Jember masih tergolong tinggi, terutama dari kalangan yang memiliki kemampuan finansial lebih.

Biaya yang ditawarkan bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Iq kembali menegaskan, masyarakat tidak dapat masuk ke Kota Mekkah tanpa menggunakan visa haji resmi.

Bahkan Pemerintah Arab Saudi juga semakin memperketat aturan, termasuk terhadap penggunaan visa ziarah untuk keperluan haji.

Ia mengingatkan, penggunaan visa di luar ketentuan justru berisiko ditolak masuk, bahkan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan.

Selain itu, keberadaan jemaah nonreguler juga berpotensi menambah kepadatan di sejumlah titik utama ibadah, seperti Arafah dan Mina.

Sementara itu, untuk kuota haji reguler di Kabupaten Jember tahun ini, tercatat sebanyak 2.943 jemaah telah masuk dalam daftar keberangkatan.

“Ini juga sambil menunggu beberapa jemaah yang masih dalam status cadangan. Sewaktu-waktu ketika ada kursi kosong, bisa naik menjadi jemaah berangkat,” katanya.

Rencananya, jemaah haji asal Jember akan mulai masuk Asrama Haji pada 14 hingga 16 Mei mendatang.

Kementerian Agama Jember mengimbau masyarakat untuk mengikuti prosedur resmi dalam pendaftaran haji dan tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan instan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.