RRI.CO.ID Lumajang- Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Penyadartahuan Kehutanan yang digelar di Balai Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Kamis (23/7/2026).

Acara yang berlangsung di wilayah kerja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) itu menghadirkan berbagai unsur masyarakat. Peserta terdiri dari warga Desa Ranupani, komunitas pecinta alam, Masyarakat Peduli Api (MPA), Masyarakat Mitra Polhut (MMP), paguyuban pemandu wisata, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ketua RT/RW.

Hadir pula Camat Senduro Sajito Wibowo, Asper Perhutani Senduro, Kepala Resort Ranupani Ari, Kasat Polhut Agus, Kasi Gakkum Joko W, personel Koramil Senduro, Babinsa Ranupani, dan perangkat Desa Ranupani.

Dalam pemaparannya, anggota Polsek Senduro Aiptu Agus Salim H menekankan bahwa pelestarian hutan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan memiliki peran paling vital.

"Perlindungan hutan merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat adalah pihak yang paling dekat dengan kawasan hutan sehingga memiliki peran penting dalam menjaga kelestariannya. Apabila menemukan aktivitas yang berpotensi merusak hutan, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," ujarnya Jumat 23 Juli 2026

Aiptu Agus juga mengimbau warga agar tidak melakukan penebangan liar, pembakaran hutan, maupun aktivitas lain yang merusak ekosistem. Menurutnya, edukasi menjadi langkah preventif efektif untuk mencegah konflik sosial dan tindak pidana kehutanan.

"Kami berharap masyarakat menjadi mitra strategis aparat dalam menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang," tambahnya.

Senada, Kapolsek Senduro AKP Wahono Pudji Santoso menyatakan dukungan penuh terhadap program penyadartahuan kehutanan. Ia menyebut pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi sama pentingnya dengan penegakan hukum.

"Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Balai Besar TNBTS, Perhutani, TNI, dan masyarakat harus terus diperkuat agar potensi gangguan terhadap kawasan hutan dapat dicegah sejak dini," kata AKP Wahono.

Ia berharap warga di sekitar TNBTS terus aktif menjaga kelestarian alam dan menjalin komunikasi dengan aparat jika menemukan potensi gangguan keamanan maupun kerusakan lingkungan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga kawasan TNBTS agar tetap lestari, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.