KPK Dorong Replikasi, Desa Sukojati Jadi Model Antikorupsi

RRI.CO.ID, banyuwangi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perluasan program Desa Antikorupsi di Kabupaten Banyuwangi dengan menjadikan Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, sebagai model. Hal itu disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan KPK, Rabu, 6 Mei 2026.

Desa Sukojati yang telah menyandang status Desa Percontohan Antikorupsi sejak 2022 dinilai masih konsisten menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. KPK menyebut desa tersebut tetap berada dalam jalur yang tepat atau “on the track”.

“Kami ingin memastikan komitmen desa tetap terjaga. Sejauh ini Desa Sukojati masih konsisten menjalankan indikator antikorupsi,” ujar Wakasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Andhika Widiarto, Rabu 6 Mei 2026.

KPK mengapresiasi konsistensi Desa Sukojati, terutama dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Desa dinilai aktif menyampaikan berbagai program dan kegiatan melalui media digital serta dokumentasi yang tertata rapi.

“Tidak semua desa mampu menjaga konsistensi setelah mendapatkan predikat. Sukojati bisa menjadi contoh,” kata Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Permas KPK, Anisa Nurlitasari.

KPK pun mendorong agar praktik baik tersebut direplikasi ke desa-desa lain. Bahkan, ke depan diharapkan setiap kecamatan di Banyuwangi memiliki desa percontohan antikorupsi.

“Desa Sukojati bisa menjadi tempat belajar bagi desa lain. Ini penting agar gerakan antikorupsi meluas,” ujar Andhika.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan siap memperluas implementasi program tersebut. Kepala Inspektorat Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, menyebut pihaknya terus melakukan pendampingan agar tata kelola desa semakin transparan dan akuntabel.

“Perkembangan Sukojati sangat baik dan layak menjadi inspirasi bagi desa lain,” ujar Ustadi.

Saat ini, KPK masih mengumpulkan data hasil monev. Evaluasi lanjutan akan dilakukan pada tahun depan untuk menentukan keberlanjutan status Desa Sukojati sebagai Desa Percontohan Antikorupsi.