RRI.CO.ID, Banyuwangi – Sebanyak 22.091 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banyuwangi telah mengantongi sertifikat halal hingga tahun 2026. Capaian ini diraih melalui program jemput bola “Si Kedip Wangi” yang mempermudah pengurusan legalitas usaha secara gratis.

Selain sertifikat halal, Pemkab Banyuwangi juga telah menerbitkan 2.500 sertifikat PIRT sejak 2019. Layanan tersebut mencakup berbagai legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan sertifikasi halal yang difasilitasi langsung di desa-desa.

“Ini bagian dari upaya memperkuat UMKM di desa. Dengan layanan langsung ke lapangan, pelaku usaha lebih mudah mengurus legalitas tanpa harus datang ke kantor,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin, 4 Mei 2026.

Program Si Kedip Wangi dijalankan dengan mendatangi desa-desa untuk membantu pelaku UMKM mengurus administrasi hingga penerbitan dokumen. Skema ini dinilai efektif menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki legalitas.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi Nanin Oktavianti mengatakan, layanan tidak hanya dilakukan secara keliling, tetapi juga jemput bola ke lokasi usaha dengan minimal 5 pelaku UMKM.

“Pendampingan tidak berhenti pada penerbitan legalitas. Kami juga menyiapkan pelatihan, akses pembiayaan, hingga fasilitasi pemasaran,” ujar Nanin.

Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi juga menyediakan “Pusat Layanan Kemasan” yang telah mencetak sekitar 43.000 kemasan bagi ratusan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk.

Salah satu pelaku UMKM, Nurkholimah Wahyuningsih, mengaku terbantu dengan kemudahan layanan tersebut. Ia bahkan bisa mengurus tiga legalitas sekaligus hanya dengan membawa KTP.

“Ternyata mudah dan cepat. Prosesnya sederhana, tidak seperti yang saya bayangkan,” ujar Nining.

Pemkab Banyuwangi berharap capaian ini terus bertambah sehingga semakin banyak UMKM naik kelas, memiliki legalitas resmi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.