RRI.CO.ID, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan skema konsinyasi atau jual titip produk UMKM di toko ritel modern. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pasar pelaku usaha lokal di tengah kebijakan pembatasan jam operasional toko berjejaring.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Banyuwangi, M.Y. Bramuda, mengatakan skema tersebut menjadi salah satu opsi kontribusi toko modern terhadap daerah, selain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurutnya, dalam waktu dekat pemkab akan mempertemukan pelaku UMKM dengan pengelola ritel modern agar produk lokal Banyuwangi dapat masuk ke jaringan distribusi melalui pola konsinyasi.

“Pemda hanya memfasilitasi. Skema konsinyasi, termasuk sistem pembayaran satu atau dua minggu, nanti akan dibicarakan bersama,” ujar Bramuda, Kamis, 9 April 2026.

Ia menjelaskan, sebelum dipasarkan, produk UMKM akan melalui proses kurasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan kualitas dan kelayakan jual sesuai standar ritel modern. Selain membuka akses pasar, skema ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor ritel modern terhadap perekonomian daerah.

Bramuda mengungkapkan, selama ini toko modern belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini karena jenis usaha ritel tidak termasuk objek pajak daerah.

“Toko modern tidak membayar pajak ke daerah dan belum berkontribusi ke PAD Banyuwangi,” kata Bramuda.

Ia menjelaskan, pajak yang dibayarkan ritel modern berupa Pajak Penghasilan (PPh) disetorkan ke pemerintah pusat melalui kantor pajak, bukan ke pemerintah daerah. Meski demikian, karena aktivitas usaha tersebut berlangsung di Banyuwangi, pemkab mendorong adanya skema kontribusi yang bisa memberikan dampak langsung bagi daerah.

“Mereka siap berkontribusi untuk Banyuwangi. Formatnya akan kita diskusikan bersama,” ujar Bramuda.