KBRN, Banyuwagi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mengajak seluruh elemen masyarakat Banyuwangi untuk aktif melakukan edukasi agar warga terhindar dari bahaya investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Salah satu langkahnya adalah memahami ciri-ciri investasi maupun pinjol ilegal.

Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tiga Pilar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang digelar di Lapangan Tenis Indoor GOR Tawangalun, Selasa (23/9/2025). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta, mulai camat, lurah, kepala desa, Babinkamtibmas, hingga Babinsa dari seluruh wilayah Banyuwangi.

Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jember, Inggita Mawarsih Puspita, mengatakan investasi ilegal dan pinjol ilegal masih marak terjadi di masyarakat. Kelompok usia produktif menjadi yang paling rentan menjadi korban.

“Karena usia produktif memang memerlukan banyak kebutuhan. Seperti kebutuhan untuk anak sekolah, mikir biaya untuk nikah dan sebagainya,” ungkap Inggita, Selasa (23/9/2025).

Ia menilai, peran camat, lurah, dan kepala desa sangat strategis untuk membantu meyakinkan masyarakat agar paham membedakan investasi dan pinjol legal maupun ilegal.

“Karena mereka setiap harinya bersentuhan dengan masyarakat. Kalau OJK tidak mungkin melakukan secara pribadi, semuanya harus kolaborasi,” ucap Inggita.

Inggita menegaskan, penawaran pinjol legal tidak dilakukan secara tiba-tiba melalui pesan WhatsApp. Pinjol legal juga tidak meminta data pribadi berlebihan, karena hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi—disingkat “camilan”.

“Kalau sampai mengakses data-data apalagi kontak, itu sudah bisa dipastikan ilegal,” kata Inggita.

Untuk mengenali investasi ilegal, ia menyarankan masyarakat menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Legal berarti penyedia investasi harus memiliki izin resmi sesuai bidang usahanya, sedangkan Logis berarti keuntungan yang ditawarkan masuk akal.