KBRN, Jember: Black market, atau yang sering disebut sebagai “pasar gelap”, merujuk pada aktivitas jual beli barang atau jasa yang melanggar regulasi pemerintah baik karena barangnya ilegal, tidak memiliki izin, atau untuk menghindari pajak dan bea masuk. Pasar ini bisa berupa transaksi fisik di jalanan, atau dilakukan secara online melalui kanal yang sulit diawasi.

Dikutip dari Tempo.co, kegiatan di black market seringkali timbul ketika regulasi, kontrol harga, atau pajak menjadi terlalu tinggi dan dianggap membebani pasar resmi. Karena aturan resmi membatasi distribusi atau harga, sebagian pihak kemudian mencari celah untuk memperdagangkan barang di luar jalur formal agar bisa lebih menguntungkan.

Contoh barang dan transaksi yang sering muncul di pasar gelap antara lain barang impor ilegal, perangkat elektronik tanpa izin atau IMEI resmi, narkotika, senjata, obat-obatan terlarang, hingga perdagangan manusia. Di Indonesia, perangkat “ponsel black market (BM)” menjadi sorotan lantaran sering masuk tanpa melalui proses legal, dan pemerintah kemudian memberlakukan pemblokiran IMEI agar perangkat tersebut tidak bisa digunakan secara resmi.

Dampak negatif dari keberadaan black market cukup serius. Perdagangan gelap merugikan negara karena hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk. Selain itu, pasar gelap menimbulkan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi, dan risiko bagi konsumen karena kualitas, keamanan, dan legalitas barang tidak terjamin.

Pemerintah Indonesia menyadari ancaman ini dan telah melakukan serangkaian upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang ilegal yang masuk lewat pasar gelap. Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama instansi terkait memperkuat pengawasan, pemblokiran perangkat ilegal, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat membedakan barang legal dan ilegal.