KBRN, Banyuwangi: Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Penandatanganan dilakukan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Kesepakatan tersebut juga disaksikan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah. Melalui MoU ini, kedua pihak berkomitmen memperkuat implementasi KDMP di seluruh desa dan kelurahan Banyuwangi.

“Kami baru saja meneken kerja sama percepatan pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih bareng Menteri Koperasi, sekaligus disaksikan Bu Wamen,” kata Ipuk, Kamis (11/12/2025).

Bupati Ipuk menambahkan, MoU tersebut akan membuat pengembangan koperasi merah putih berjalan lebih optimal. MoU itu mencakup percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP serta perluasan operasional usaha sesuai potensi desa di Banyuwangi. Langkah ini diharapkan memperkuat fungsi KDMP sebagai pusat ekonomi desa.

“Alhamdulillah, dengan MoU ini koperasi merah putih bisa berkembang lebih optimal karena ada arahan langsung dari Kemenkop,” ujar Ipuk.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal. Pola tersebut sejalan dengan semangat kemandirian yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, dimana koperasi memiliki peluang besar untuk memproduksi barang sendiri dan memasarkannya secara mandiri.

“Saya kemarin telah meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Koperasinya bagus dan beberapa produk dibuat oleh usaha lokal setempat seperti kopi. Ini bagus dan bisa menjadi contoh,” ujar Ferry.

Selain itu, Ferry menegaskan bahwa penguatan KDMP harus disertai pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat desa. "Bila di Banyuwangi masih ada koperasi desanya yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” tutur Ferry.

Wamenkop Farida Farichah menekankan percepatan KDMP bukan hanya soal infrastruktur dan legalitas. Ia menyebut penyelarasan visi antara pusat dan daerah sangat menentukan.

“Kami senang dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang proaktif datang langsung ke kami untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ungkap Farida.

MoU tersebut menjadi landasan bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai arah kebijakan nasional. Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi program tersebut sehingga membutuhkan pendampingan dari Kemenkop.