RRI.CO.ID, Banyuwangi – Lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali tersendat akibat tingginya arus kendaraan saat mudik Lebaran 2026. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai penambahan dermaga menjadi solusi utama untuk mengatasi persoalan tersebut, Rabu, 18 Maret 2026.

Menurut Bambang Haryo Soekartono atau BHS, antrean panjang yang terjadi tidak bisa dianggap sepele. Keterbatasan jumlah dermaga dinilai menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran penyeberangan.

Ia menegaskan, lintasan Ketapang–Gilimanuk merupakan jalur strategis nasional yang tidak hanya melayani penumpang, tetapi juga distribusi logistik menuju Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Angkutan logistik selalu berdampingan dengan pertumbuhan pariwisata. Ketika pariwisata tumbuh, maka logistik juga pasti tumbuh. Ini membutuhkan antisipasi, sementara saat ini pertumbuhan jumlah trip kapal tidak meningkat karena adanya keterbatasan dermaga,” ujar BHS, sata memantau angkutan mudik di Pelabuhan Ketapang, Senin 16 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera direspons melalui penambahan infrastruktur. Ia mendorong pembangunan minimal dua unit dermaga baru untuk meningkatkan kapasitas layanan.

“Ini sudah waktunya untuk segera membangun minimal dua unit dermaga. Sehingga kapal-kapal yang saat ini masih menganggur, yang jumlahnya di atas 20 kapal, bisa dimanfaatkan dan memperkuat kapasitas angkut hingga sekitar 30 persen,” ucap Bambang.

BHS menilai, keterlambatan distribusi logistik akibat kemacetan berpotensi memicu kenaikan harga barang. Bahkan, antrean kendaraan yang berlangsung berjam-jam dapat mengganggu stabilitas ekonomi di wilayah tujuan.

“Saat ini, hambatan berupa kemacetan yang bisa mencapai lebih dari 10 jam pada angkutan logistik berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, distribusi logistik harus dilancarkan,” Kata Bambang.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan barang di wilayah pariwisata, khususnya saat momentum libur panjang. Kekurangan pasokan dinilai dapat berdampak pada kenyamanan wisatawan.

“Jangan sampai wisatawan domestik dan internasional mendapatkan kelangkaan barang di wilayah pariwisata. Wilayah pariwisata harus dijaga kecukupan logistik, makanan, dan minuman selama arus mudik dan libur Lebaran,” ungkapnya.

Selain solusi jangka panjang, BHS juga mendorong percepatan operasional kapal sebagai langkah jangka pendek. Pola nonjadwal dengan percepatan proses bongkar muat dinilai dapat membantu mengurai kepadatan. Menurutnya, proses tiba, bongkar, dan berangkat harus dipercepat dengan standar waktu yang jelas agar pelayanan lebih optimal selama periode mudik.